Tantangan dan Strategi Pendidikan SMK Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA)

Tantangan Sekolah Menengah Kejuruan.

Kondisi dan Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Dan berdasarkan data diatas maka dapat dipastikan pula bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan di negara kita masih jauh dari kata ideal. Hal ini mengingat jika ditinjau secara sistemik, pendidikan kejuruan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Tentu sangat mengkhawatirkan jika hal tersebut diatas dikaitkan dengan berbagai tantangan di era globalisasi yang harus terus dihadapi siswa SMK di negeri kita.

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan saat ini sehingga membuat tantangan yang dihadapi SMK dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)  ini semakin berat. Diantara permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Landasan hukum (undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri) yang mengatur penyelenggaraan jenjang pendidikan menengah belum dilaksanakan secara baik dan konsisten. Implementasi penyelenggaraan pendidikan kejuruan masih kurang didukung kebijakan strategis yang dapat mewujudkan arah dan tujuan yang diharapkan. Banyak lulusan SMK yang tidak dapat terserap dunia kerja yang disebabkan ketidaksesuaian tuntutan pasar kerja dengan kompetensi yang dimiliki siswa. Salah satu penyebab terjadinya kondisi ironis ini disebabkan ketidakseimbangan antara landasan hukum dengan perencanaan dan implementasi kebijakan yang ditetapkan. Dalam arti bahwa target capaian yang diiginkan masih terlalu jauh dengan kenyataan yang ada.
2. Model dan pengembangan kurikulum SMK masih belum optimal. Dalam pelaksanaanya di lapangan, pengembangan kurikulum dapat disusun dengan baik, namun dalam implementasinya banyak kendala yang dihadapi sekolah dan para guru. Kurikulum yang selalu berubah-ubah juga menunjukkan bahwa belum ada kurikulum yang ideal untuk segala jaman.
3. Dukungan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan SMK masih kurang optimal, khususnya peran dunia usaha dan industri dalam pengembangan pendidikan kejuruan. Tak dapat dipungkiri bahwa stigma negatif SMK yang berkembang di masyarakat, bahwa anak SMK dinilai sebagai siswa yang tidak pandai karena ada anggapan lulusan SMP yang bernilai jelek, SMK sebagai sekolah golongan kedua dalam strata sekolah menengah dan lain sebagainya, sehingga menuntut peran serta masyarakat untuk mengikis semua anggapan itu. Dunia usaha dan industri pun terkesan masih kurang merespon lulusan SMK ketika mereka memasuki dunia kerja sedangkan pada dasarnya program pendidikan kejuruan berorientasi kebutuhan nyata pasar kerja.
4. Fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktikum yang kurang memadai untuk pembentukan kompetensi siswa, terutama fasilitas praktikum pada pendidikan kejuruan. Kecilnya anggaran pendidikan saat ini jelas mempengaruhi secara langsung kualitas pendidikan, terutama kemampuan sekolah kejuruan menyediakan fasilitas atau sarana prasarana belajar yang memadai.

Semua permasalahan diatas tentunya berakibat terhadap kualitas lulusan SMK yang dihasilkan dan tingkat keterserapan lulusan SMK di dunia kerja. Meskipun pada awalnya tujuan pendidikan kejuruan adalah menghasilkan lulusan yang berdaya saing di dunia kerja namun pada kenyataanya di lapangan masih banyak di temui lulusan SMK yang menjadi pengangguran. Beberapa hal menjadi penyebab tingginya angka pengangguran ini, diantaranya adalah: ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan kerja, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan lulusan SMK masih rendah. Kesempatan kerja yang terbatas di era globalisasi telah membuat kompetisi semakin ketat antar pencari kerja dan seringkali mereka melamar dan menerima pekerjaan apa saja meskipun tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.

Strategi Sekolah Menengah Kejuruan  Menghadapi MEA

Pemerintah harusnya menyadari bahwa pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ini sebenarnya memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan mandiri. Hal ini tercermin Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, Pendidikan Kejuruan merupakan salah satu jenis pendidikan yang harus dilaksanakan (Pasal 15 UUSPN No.20/Tahun 2003). Pendidikan kejuruan selayaknya menitikberatkan pembelajaran berbasis kerja, sesuai dengan yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri.

1. Pemerintah bersama-sama dengan Industri menyusun dan mendesain kerangka pendidikan kejuruan dan demikian juga pelatihan. Kerjasama dapat mencakup pembiayaan dan pengembangan kurikulum dan implementasinya, serta bersama-sama melaksanakan assessment proses dan lulusan pendidikan kejuruan itu. Sehingga setiap siswa dari Pendidikan Kejuruan mengerti dengan apa yang dia pelajari dan bagaimana penerapannya di dunia kerja. Karena apa yang dipelajari di sekolah merupakan kondisi aktual yang ada di dunia Industri atau usaha.
2. Mendorong SMK menciptakan kemampuan kerja para lulusannya yang adaptif dengan dunia industri yang mereka miliki. Dilakukan melalui suatu bentuk kegiatan pendidikan atau pelatihan kejuruan dengan belajar di dua tempat pembelajaran yaitu di sekolah dan di industri. Kombinasi pembelajaran tersebut harus didesain sedemikian rupa sehingga terjadi sinergi yang sangat baik antara pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di industri.
3. Menetapkan standar nasional dalam sistem pendidikan kejuruan. Kualitas pendidikan kejuruan harus dijamin dengan diterapkannya standar-standar pendidikan dan harus dipatuhi sebagai acuan proses untuk memenuhi kualifikasi standar lulusan yang akan memasuki pasar kerja. Dengan kualifikasi tersebut, para lulusan dapat memenuhi tuntutan persyaratan penerimaan tenaga kerja. Sehingga rekruitmen tenaga kerja menjadi sangat mudah dengan tersedianya tenaga kerja dengan kualifikasi yang baik.
4. Mengangkat tenaga pendidikan kejuruan yang memiliki kualifikasi di bidangnya. Para Guru (tenaga kependidikan kejuruan) didorong untuk mampu mendesain strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
5. Perlunya pemerintah membentuk suatu Institusi yang dapat melaksanakan dan bertanggungjawab melakukan penelitian dan pengembangan terhadap setiap hasil karya siswa pendidikan kejuruan. Karena sesungguhnya penulis meyakini bahwa daya saing industri itu sendiri adalah terletak pada sumberdaya manusia yang menguasai pengetahuan dan teknologi. Maka inilah salah satu alasan mengapa pemerintah dan industri harusnya sangat peduli dengan pendidikan.

Kelima langkah diatas hanyalah beberapa dari langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan pendidikan kejuruan di Indonesia. Masih banyak cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk menghasilkan lulusan sekolah kejuruan agar memiliki kompetensi dan daya saing yang tinggi dalam menghadapi tantangan di era globalisasi.

SIMPULAN

Dengan segenap permasalahan yang dialami dunia pendidikan kita umumnya dan pendidikan kejuruan kita khususnya, harus diakui bahwa tantangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean cukup untuk dipersipakan dengan matang dan sungguh-sungguh.  Dan tantangan itu tidak hanya perlu dijawab dengan mencari pembenaran sebagai akibat dari kebijakan MEA semata, dimana mau tidak mau kita harus memberikan akses dan peluang yang sama kepada semua pihak, termasuk pihak asing untuk terlibat dalam berbagai percaturan nasional maupun regional diberbagai bidang berikut dengan segala konsekuensinya.

Pendidikan kejuruan dikembangkan berdasar pada tuntutan dunia kerja, yaitu dunia usaha dan dunia industri yang berkembang di masyarakat. Pendidikan menengah kejuruan memiliki peran untuk menyiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik bekerja secara mandiri (wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu institusi yang menyiapkan tenaga kerja, dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan dunia kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya, memiliki daya adaptasi dan daya saing yang tinggi di dunia kerja.

Pemerintah dengan dunia industri dan kalangan pendidik harus secara kolaboratif mengembangkan usaha untuk memajukan pendidikan kejuruan, khususnya dalam usaha menghasilkan output yang berdaya saing dan berkompeten di bidangnya. Karena sesungguhnya daya saing industri itu sendiri adalah terletak pada sumberdaya manusia yang menguasai pengetahuan dan teknologi. Maka inilah salah satu alasan mengapa pemerintah dan industri harusnya sangat peduli dengan pendidikan, agar pendidikan kejuruan mampu menghasilkan lulusan yang siap bersaing di komunitas Masyarakat Ekonomi Asean.

Referensi :

Pendidikan Kejuruan  one 1thousand 100 education. wordpress.com